nomor kode surat tata naskah dinas. Kop Naskah. nomor kode surat tata naskah dinas

Contoh Format Penomoran Naskah Dinas pada surat pengantar, surat biasa dan surat undangan. SE/3/II/2018 tanggal 23 Februari 2018tentang Tata Cara Pendistribusian Surat/Naskah. nomor Surat Edaran di bawahnya secara simetris; c) kata tentang, yang dicantumkan di bawah kata Surat Edaran ditulis dengan huruf kapital secara. c. Maksud dan Tujuan 1. Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/Surat Tugas) Pasal 12 (1). Pasa12 Kode Penomoran Naskah Dinas merupakan pedoman penomoran naskah dinas di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Menciptakan naskah dinas, berarti juga membikin arsip . Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Keuangan MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. . b. (2) Tata Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara manual dan/atau elektronik. kode, nomor urut, isi ringkas, pengirim, tanggal surat, nomor, lampiran, unit pengolah, tanggal proses, dan catatan. Umum Tata Naskah Dinas tersebut perlu disesuaikan. asal surat, tanggal dan nomor surat. 181/PMK. Kritik dan saran sangat kami harapkan untukSALINAN. g) Tulisan “Alamat” dan Alamat Kantor Sekretariat. Surat I zin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh. bahwa dalam rangka menunjang tugas umum penyelenggaraan pemerintahan di Pemerintah Kota. Naskah Dinas Korespondensi Eksternal a. Nomor pada Naskah Dinas berbentuk Surat Ekstern, Faksimile, Nota Dinas, dan Surat Bentuk. 3 / 01 / UPTP-XVII / IV / 2014 = 824 / 05 / 20254573 / IV / 2014. tanggal adalah tanggal saat. Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Bali 30 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Bali 30 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Ling kungan Pemerintah Provinsi Bali sudahPedoman Tata Naskah Dinas ini disusun berdasarkan asas sebagai berikut: 1. pejabat berwenang yang memberi perintah 2. Sep 5, 2019 · Menurut Wirjono Prodjodikoro, kesengajaan (dolus) terbagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu: Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk). Hubungi kami melalui Facebook fb. Buku Pedoman Penomoran ini disusun berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan No. Naskah Dinas Korespondensi Internal a. (1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks. Nomor 70 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 70); 11. id: BN 2021 N0. bahwa dengan adanya perubahan organisasi Universitas Muhammadiyah Sukabumi yang ditetapkan melalui. Atau sebagai acuan Anda dalam penomoran atau pembuatan nomor surat dinas. naskah dinas. Dalam susunan kode, kartu kendali disusun berdasarkan urutan abjad pada indeks. Surat Dinas Lingkup Ekstern 19 TATA NASKAH DINAS v. Pasal 2 Kode Penomoran Naskah Dinas merupakan pedoman penomoran naskah dinas di lingkungan Kejaksaan Republik. Security Printing 3. 1) Instansi pengirim harus segera menginformasikan kepada. Penomeran surat keluar terdiri dari nomor jenis klasifikasi, nomor urut surat, kode wilayah dinas dan tahun. Senin, 08 Mar 2021 20:10 WIB Ilustrasi surat dinas yang membutuhkan penulisan nomor surat yang tepat (Foto: Imam Suripto/detikcom) Jakarta - Apakah. Undangan Internal F. c. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat naskah dinas. 3. T. terdapat perubahan struktur organisasi tata kerja dan nomenklatur, sehingga perlu dilakukan penyesuaian administrasi umum pada kode penomoran naskah dinas;. Eselon I, alamat, kode pos, kotak pos, nomor telepon, nomor faksimile, laman, dan surat elektronik yang diletakkan secara simetris. FUNGSI SUBSTANTIF HK. Semoga informasi ini bermanfaat. singkat dan. Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah; 9. (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud. Ketua MWA/Ketua Senat Akademik/Wakil Rektor. Naskah Dinas. Tahun. Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas; 11. 068 Komputerisasi / Siskomdagri. kode klasifikasi; c. bahwa pengaturan tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung perlu ada penambahan pengaturan terkait penggunaan tata naskah dinas secara elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan; d. Surat Dinas G. (2) Kode Surat Dinas diletakkan setelah Nomor surat. instruksi; b. katalog berdasarkan urutan nomor kode. mengenai tata naskah dinas; b. Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran, perlu dilakukan penyesuaian dan pergantian jabatan dalam struktur organisasi dan tata kerja pengelola Unpad, perlu dilakukan penyesuaian dan penataan mengenai penggunaan kode surat/naskah dinas di lingkungan Universitas Padj adjaran ; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang. (4)Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf cberupa surat perintah atau surat tugas. Tinggi garis vertikal berukuran 1,75 dan tebal 0,032; danPeraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nomor 14 tahun 2017 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Kesehatan 17. 8. Tata Naskah Dinas. Surat Pengantar adalah naskah dinas. Contoh 2 : SURAT TUGAS NOMOR 08/D-IV/11/2012. asas efisien dan efektif; b. asas akuntabilitas; d. Contoh: NOMOR ND-. U. kode klasifikasi arsip; dan b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 13. Bagian Kedua Naskah Dinas Arahan Pasal 3 Naskah Dinas Arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a terdiri atas: a. NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH. 31 Tahun 2020 Tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Surat Perjanjian a. kewenangan dan pelimpahan. Cara menulis naskah rujukan. Kepala Naskah Dinas (Kop Surat/Kop Sampul) untuk Jabatan Rektor, Wakil Rektor, dan Sekretaris RektorPeraturan Perundang-undangan. Beberapa hal yang mengalami penyesuaian diantaranya terkait pengamanan naskah dinas penggunaan tanda tangan elektronik, penomoran surat beserta kode klasifikasi arsip yang mengacu pada Peraturan ANRI Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum TND, Peraturan BPKP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Klasifikasi. pejabat penanda tangan Naskah Dinas; e. We would like to show you a description here but the site won’t allow us. Isma Yani. e) Paraf naskah dinas terkait administrasi keuangan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. E. Berita Acara I. U. Dengar Pendapat. (4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem. Prosedur Tetap, dan Surat Edaran. Peraturan ini mengatur tentang penetapan kode wilayah kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kota Batu. Nomor Peraturan: 3: Tahun Peraturan: 2021: Jenis Peraturan: Peraturan Menteri: Tempat Penetapan: DKI Jakarta: Tanggal Penetapan: 29 Januari 2021: Tanggal Pengundangan: 11. Umum Tata Naskah Dinas tersebut perlu disesuaikan. ac. Bagian Kedua Prinsip Pasal 7 Penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi dilaksanakan. Umumnya, nomor surat ditulis di posisi kiri atas, tepat di bawah kepala surat. 551/SJ/TU. PEDOMAN TATA NASKAH DINAS KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT. Surat izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Naskah Dinas Koresponde meliputins i Internnota dinas dan al memorandum; b. Status: Berlaku: Judul: Pedoman Tata Naskah Dinas Pada Kementerian Agama: Nomor: 9: Tahun: 2016: Kategori: Keputusan Menteri Agama: Sub Kategori: Tajuk Entri Utama: Nomor Induk: Kode Panggil: Singkatan Jenis Dokumen:. Kementerian Pekerjaan Umum. Naskah Dinas Penugasan (Surat Perintah/Surat Tugas) B. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana. i. SURAT EDARAN NOMOR 12214/IT3/HM/M/B/2021 TENTANG. (5) Asas kecepatan dan ketepatan. Surat Dinas Surat Edaran. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 92MB) KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN TATA NASKAH DINAS PADA KEMENTERIAN AGAMA DENGAN RAHMAT TUHAN. nomor urut naskah dinas yang dimulai dari angka 01 hingga angka 99, nomor urut. Kampus ITB Ganesha Jl. Pasal 64. surat sangat rahasia disingkat SR, merupakan surat yang. 2. Jika dalam menyusun surat dinas. Putusan; Jenis Dokumen. Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang. Tipe Dokumen. U. b. Nomor Urut adalah pemberian nomor yang dicatat secara berurutan dan rutin sesuai dengan jenis dan format naskah dinas dalam 1 (satu) tahun takwim. 63/Menlhk-Setjen/2015 tentang hal tersebut. (Televisi, Radio, Surat Kabar), dan tanggapan terhadap berita media massa, termasuk layanan informasi publik. TBN = Tambahan Berita Negara. Pelaksanaan penggunaan Kode Unit Pengolah tetap mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK. Peraturan. kewenangan penanda tangan, termasuk kewenangan pemberi paraf; 5. (3) Penempatan Kode Surat Dinas. 062 Organisasi Badan Non Pemerintah. (4) menyampaikan naskah dinas biasa dan naskah dinas tertutup 2 (dua) rangkap lembar pengantar kepada Tata Usaha Pengolah. (4). PERTIMBANGAN. bahwa dengan adanya perubahan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata. TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG. Badan / Pengarang: Indonesia. singkat dan. Pasal 5 Dengan ditetapkannya Peraturan Wa,likota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 15-AA Tahun 2O 1 1 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kota Surakarta (Berita Daerah Kota. kejelasan; c. NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG POLA KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM POLA KLASIFIKASI ARSIP A. Glosarium. 16. Judul. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata2 │ Panduan Tata Naskah Dinas & Surat Dinas Lingkup Partai Keadilan Sejahtera. PERATURAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2018 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, Menimbang :. yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran. tempat berangkat b. maksud perjalanan 5. Berikut contoh penulisan Kepala Naskah Dinas (Kop Surat/Kop Sampul). Putusan; Jenis Dokumen. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas; 7. GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, Menimbang : a. (3) mencatat naskah dinas biasa dan naskah dinas tertutup dalam. Terjadinya keterpaduan pengelolaan tata naskah dinas dengan unsur lainnya dalam lingkup administrasi umum; 3. Tipe Dokumen. Download Peraturan Kejaksaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kode Penomoran Naskah Dinas di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia. Tata Naskah Dinas secara tepat waktu dan tepat sasaran. Tipe Dokumen. Pasal6 Jenis Naskah Dinas Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 direkam melalui media: a. Agenda Surat Keluar adalah pencatatan data identitas surat keluar meliputi indeks berkas, kode, nomor urut, isi ringkas, tujuan, unit pengolah, tanggal surat,. Sehubungan dengan hal tersebut, Pedoman Umum Tata Naskah Dinas yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16/PRT/M/2019 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas. Kode 011 adalah nomor urut surat. 01 Ujian Dinas Naskah-naskah yang berkaitan dengan pelaksanaan. E. -4-9) kepala naskah dinas ditutup dengan menggunakan garis tebal tunggal. Pemberian Kode Derajat Klasifikasi Keamanan dan Akses 2. 94 Tahun 2016 serta PERGUB No. Indonesia, Kabupaten Garut. (b) Susunan nomor naskah dinas harus dapat memberikan kemudahan penyimpanan, temu balik, dan penilaian arsip. 085394303897,Email. 01/2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK. pdf. Naskah Dinas Penetapan (Keputusan) 3. Perban Nomor 16 Tahun 2020 adalah peraturan yang mengatur tentang tata naskah di lingkungan Badan Kepegawaian Negara (BKN). D. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, bahwa Peraturan Menteri termasuk. 3 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian. bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Departemen Dalam Negeri tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti; c. Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi:. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi. Kop Naskah Dinas Pusat Data, Statistik, dan Informasi yang. BN = Berita Negara. 455 . nomor Nota Dinas, kode klasifikasi Arsip, kode jabatan penandatangan,bulan, dan tahun. id. 700 Pengawasan 710 Bidang Pemerintahan. nomor naskah, yaitu nomor urut dalam satu tahun berjalan.